PARAPAT – Bank Indonesia (BI) memastikan arah kebijakan moneter nasional tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan meski terjadi transisi kepemimpinan di kursi gubernur. Lembaga bank sentral tersebut kini dipimpin oleh Destry Damayanti yang menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sementara (PGS) pasca mundurnya Perry Warjiyo.
Destry Damayanti menegaskan bahwa fokus utama bank sentral saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan laju inflasi. Komitmen tersebut dijalankan dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang tersedia di bawah koordinasi lima anggota Dewan Gubernur yang tersisa.
Pernyataan tersebut disampaikan Destry dalam sambutannya saat pertemuan dengan redaktur media massa di Parapat, Sumatra Utara, pada Jumat (31/7). Ia menekankan bahwa operasional kebijakan tetap berjalan normal tanpa gangguan meski terdapat pergantian pucuk pimpinan.
Perry Warjiyo sebelumnya secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur BI pada Sabtu (26/7). Presiden Prabowo kemudian menunjuk Destry Damayanti, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior, untuk mengemban tugas sebagai PGS Gubernur BI.
Mekanisme penunjukan ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam kondisi kekosongan jabatan, posisi gubernur secara otomatis diisi oleh Deputi Gubernur Senior.
Proses transisi ini akan terus berlangsung hingga Presiden mengajukan nama calon gubernur definitif kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen, gubernur baru akan dilantik untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Perry Warjiyo.
Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI menyatakan akan terus hadir di pasar keuangan. Bank sentral melakukan intervensi aktif melalui berbagai instrumen, termasuk di pasar spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
Selain stabilitas kurs, pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama melalui sinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Upaya ini diwujudkan lewat Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
GPIPS merupakan langkah strategis hasil transformasi dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebelumnya. Program ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di berbagai wilayah Indonesia.
Hingga Juli 2026, realisasi program optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP) telah mencapai 242 kegiatan. Angka ini mencatatkan capaian sebesar 137,50 persen dari target nasional yang ditetapkan.
Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga mencatat performa positif dengan realisasi 267 nota kesepahaman. Capaian tersebut melampaui target dengan persentase sebesar 176,82 persen.
Selain itu, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) telah terealisasi sebanyak 785 program atau 303,09 persen dari target. Sementara itu, Gerakan Pasar Murah (GPM) telah mencakup 10.669 kegiatan di seluruh daerah.
BI berkomitmen untuk terus mengakselerasi pelaksanaan GPM hingga akhir tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.
