Jakarta – Danantara Indonesia merancang perampingan besar-besaran terhadap jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini mencapai 1.077 entitas. Targetnya, jumlah tersebut dipangkas menjadi kisaran 200 hingga 300 unit usaha pada tahun 2026 mendatang.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa langkah transformasi ini dilakukan untuk menekan inefisiensi yang selama ini membebani kinerja perusahaan pelat merah. Proyeksi penghematan dari konsolidasi ini diperkirakan mencapai Rp50 triliun per tahun.
Dony menyoroti praktik transaksi berlapis dari induk hingga ke anak, cucu, dan cicit usaha yang menjadi biang kerok pemborosan. Menurutnya, praktik layering transaction tersebut menyumbang inefisiensi sekitar Rp30 triliun.
“Selama ini kita membiasakan layering transaction dari induk ke anak, cucu, hingga cicit yang menyebabkan inefisiensi sekitar Rp30 triliun,” ungkap Dony dalam sebuah diskusi podcast, Kamis (10/6).
Data mencatat saat ini sekitar 52 persen dari total BUMN masih mengalami kerugian dengan akumulasi kerugian mencapai Rp20 triliun. Sebagai bukti efektivitas langkah ini, Danantara telah sukses menggabungkan beberapa entitas di sektor energi, yakni PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping.
Merger tersebut terbukti mampu memangkas biaya transaksi internal dengan nilai penghematan fantastis, yakni di kisaran US$600 juta hingga US$700 juta. Pola inefisiensi serupa juga ditemukan pada proyek infrastruktur serat optik di Telkom Group yang selama ini terfragmentasi dalam berbagai lapisan perusahaan.
Dony menegaskan bahwa dengan memangkas jumlah menjadi sekitar 254 entitas, penghematan Rp50 triliun bisa langsung diraih tanpa perlu menunggu peningkatan profitabilitas jangka panjang. Meski restrukturisasi akan dilakukan secara masif, ia memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Seluruh karyawan dipastikan akan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya menilai mempertahankan tenaga kerja adalah opsi paling rasional karena biaya gaji di BUMN yang dirampingkan hanya sekitar Rp2-3 triliun per tahun.
“Bapak Presiden tidak ingin ada PHK. Kami sudah menghitung biaya tenaga kerja di BUMN yang dirampingkan hanya sekitar Rp2-3 triliun setahun,” jelasnya.
Dengan potensi penghematan mencapai Rp50 triliun, langkah tersebut dianggap sangat aman bagi keberlangsungan pegawai. Dony menekankan bahwa pihaknya tidak ingin merugikan karyawan atas kebijakan korporasi ini.
“Saya berhitung, kalau saya ambil semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun. Kami tidak ingin menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka,” pungkasnya.
