Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan pagu indikatif anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Purbaya menyebutkan bahwa besaran anggaran tersebut setara dengan pagu tahun 2026 setelah melalui langkah penyesuaian efisiensi. Menurutnya, kebijakan ini merupakan wujud komitmen kementerian dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mendukung agenda prioritas nasional.
“Kementerian/lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang ada di tengah kebutuhan yang semakin meningkat,” tegas Purbaya di hadapan anggota dewan.
Terkait komposisi pendanaan, anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp39,32 triliun, Badan Layanan Usaha (BLU) senilai Rp10,38 triliun, serta PNBP sebesar Rp102,15 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum Rp45,519 triliun, pendidikan Rp3,996 triliun, serta fungsi ekonomi sebesar Rp284,7 miliar.
Guna menjaga keberlanjutan ekonomi, Kemenkeu telah menetapkan lima program kerja utama yang melibatkan enam eselon I. Salah satu fokus utamanya adalah kebijakan fiskal yang memprioritaskan pendanaan pendidikan dasar bagi 514 Sekolah Rakyat.
Di sisi lain, pengawasan penerimaan negara akan diperketat melalui sinergi patroli laut dan pembentukan Joint Task Force on Illegal Goods. Langkah ini diambil sebagai upaya memberantas tindak penyelundupan serta mencegah peredaran gelap narkoba.
Kemenkeu juga menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui pendampingan bagi BUMDes. Program ini digagas untuk menyelaraskan penganggaran pusat dan daerah agar menjadi lebih tepat sasaran.
Anggaran tersebut nantinya juga mencakup dukungan terhadap program prioritas pemerintah lainnya. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, mobil nasional, hingga penguatan infrastruktur pada 66 rumah sakit.
Terakhir, dukungan manajemen akan difokuskan pada penyaluran selisih harga biodiesel B50 serta pengelolaan beasiswa LPDP. Purbaya menegaskan bahwa seluruh alokasi ini krusial untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif.
