EkonomiEnergiNews

Pemkab Dharmasraya Perketat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi

102
×

Pemkab Dharmasraya Perketat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi

Sebarkan artikel ini
pemkab-dharmasraya-perketat-pengawasan-distribusi-bbm-bersubsidi
Pemkab Dharmasraya Perketat Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi

Pulau Punjung – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi guna menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) tepat sasaran.

Keputusan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, di Pulau Punjung, Kamis (11/6/2026). Pertemuan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, termasuk Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro dan Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Indra Gunawan.

Guna memaksimalkan pengawasan, Pemkab Dharmasraya memperkuat Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian JBT dan JBKP. Struktur tim kini diperluas dengan melibatkan Komandan Brimob sebagai penasihat, Wakapolres sebagai wakil penanggung jawab, serta menggandeng pihak PT Pertamina Patra Niaga.

Bupati Annisa menegaskan bahwa distribusi BBM harus mematuhi aturan yang berlaku. Ia menginstruksikan petugas di lapangan agar lebih cermat dalam memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan, seperti STNK, di samping pengecekan nomor polisi.

“Sebelum pelaksanaan di lapangan, Satgas perlu melakukan sosialisasi kepada pemilik dan pengelola SPBU serta berkoordinasi dengan Pertamina agar terdapat kesamaan persepsi dan mekanisme pengawasan,” ujar Annisa.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Indra Gunawan, mengusulkan pembentukan tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP. Ia mendorong agar setiap temuan di lapangan dilaporkan secara harian sebagai bahan evaluasi dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.

Sementara itu, Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menyoroti masalah antrean panjang di SPBU yang kerap dipicu keterlambatan pasokan dari depo. Mengingat keterbatasan personel, ia menilai patroli berkala jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan menempatkan petugas secara menetap di SPBU.

Melalui sinergi lintas instansi ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen penuh menjaga ketertiban penyaluran BBM bersubsidi. Pengawasan ketat ini diharapkan mampu meminimalisir segala potensi penyimpangan distribusi di wilayah tersebut.