padang – LPTQ Sumatera Barat mulai mengerucutkan program kerja dua tahun ke depan dengan menempatkan penyusunan prioritas dan kebutuhan anggaran 2026-2027 sebagai agenda utama. Langkah itu dibahas dalam rapat kerja di Ruang pertemuan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Jumat (8/5/2026), di tengah tuntutan agar organisasi bergerak lebih cepat dan terukur.
Rapat dipimpin Ketua Harian LPTQ Sumbar, Prof. Dr. ikhwan Matondang, bersama jajaran pengurus dan perwakilan tiap bidang. Forum ini diarahkan untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan mendesak, bukan sekadar daftar kegiatan rutin.
Sekretaris Umum LPTQ Sumbar, afrizal, mengatakan pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi awal pada akhir Februari. saat itu, pengurus mulai menyusun rancangan program kerja sekaligus menghitung kebutuhan anggaran untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.
“Rapat ini menjadi langkah lanjutan untuk merumuskan program prioritas beserta rincian kebutuhan anggarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan LPTQ ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” ujar Afrizal.
di saat penyusunan dokumen masih berjalan, LPTQ Sumbar tetap menjalankan sejumlah agenda strategis.Ikhwan menyebut langkah itu diambil karena ada kebutuhan organisasi yang harus dipenuhi tanpa menunggu seluruh rancangan program selesai.
Salah satu kegiatan yang sudah digelar adalah seleksi kafilah Sumbar untuk menghadapi MTQ Nasional 2026.Seleksi tersebut berlangsung pada akhir april dan menjadi bagian awal persiapan daerah menuju ajang nasional.
Ikhwan menegaskan seluruh rancangan program dan detail anggaran harus segera dituntaskan. Menurut dia, proses penyusunan anggaran pemerintah daerah berjalan ketat dan tidak bisa menunggu terlalu lama, termasuk untuk kebutuhan anggaran perubahan 2026.
Untuk 2026, LPTQ Sumbar diperkirakan memperoleh hibah Rp300 juta dari Pemerintah Provinsi Sumbar. Sementara pada 2027, dukungan itu diproyeksikan naik menjadi Rp1 miliar.
“Dalam penyusunan anggaran ini kita mesti realistis dan terukur berdasarkan skala prioritas kebutuhan, mengingat rencana dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah dan sponsor juga terbatas,” kata Ikhwan.
Ia juga meminta seluruh bidang mengirimkan usulan program paling lambat Minggu (10/5). Usulan itu harus memuat program unggulan beserta rincian biaya untuk pelaksanaannya pada 2026 dan 2027.
“InsyaAllah Selasa depan usulan itu akan kita tuangkan dalam bentuk permohonan dukungan anggaran LPTQ yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan pihak sponsor,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah provinsi, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov sumbar, Edi Dharma, mengingatkan agar penyusunan kebutuhan anggaran segera dirampungkan. Ia menilai waktu pengusulan anggaran perubahan 2026 sudah sangat sempit.
Edi juga mendorong LPTQ mencari pola yang lebih hemat untuk kebutuhan kendaraan operasional. Menurut dia, skema sewa sementara bisa menjadi pilihan yang lebih efisien dibanding pengadaan baru atau memakai kendaraan dinas pemerintah.
“Skema sewa itu banyak untungnya. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan, dalam operasionalnya juga bisa menggunakan BBM bersubsidi. Sementara kendaraan plat merah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi,” ujarnya.
Untuk pelaksanaan training center atau TC, Edi meminta LPTQ memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia di lingkungan Pemprov Sumbar maupun Kanwil Kementerian Agama. Ia menilai penggunaan sarana yang ada jauh lebih efektif di tengah keterbatasan anggaran.
“kita di Pemprov memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan TC.Saya yakin hal yang sama juga ada di Kanwil Kemenag. sebaiknya itu yang kita optimalkan mengingat ketersediaan anggaran kita terbatas,” pungkasnya.
