Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengikuti rapat koordinasi percepatan validasi pendataan kerusakan pascabencana hidrometeorologi. Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, Selasa (6/1/2026).
rakor yang berlangsung secara daring ini, diikuti oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang dari Gedung Putih, kediaman resmi Wali Kota.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan efektif dan terukur.
“Fokus utama rakor ini adalah percepatan dan akurasi pendataan kerusakan sebagai dasar penyaluran bantuan,” tegas Tito Karnavian.
Mendagri juga meminta pemerintah daerah terdampak bencana untuk aktif berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian teknis. Hal ini untuk memastikan data yang disampaikan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan darurat, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Menanggapi arahan Mendagri, Wali Kota Fadly Amran menegaskan komitmen Pemko Padang untuk mempercepat validasi data kerusakan akibat banjir bandang.
“Kita mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan wilayah terdampak bencana,” kata Fadly.Fadly memaparkan, banjir dan longsor akhir November 2025 lalu berdampak pada 67.563 warga di lima kecamatan. Kerusakan rumah mencapai 5.523 unit, terdiri dari rusak berat, sedang, dan ringan.
“Bencana juga menyebabkan kerusakan berat pada 13 jembatan, puluhan ribu meter jalan, bendungan, irigasi, serta intake SPAM. Total kerugian mencapai Rp2,97 triliun,” pungkasnya.
