Jakarta – Pemerintah menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) serta mendorong masyarakat bijak menggunakan energi di tengah krisis energi global. Di sisi lain, harga BBM bersubsidi diputuskan tidak naik hingga akhir tahun, sementara Pertamax Turbo dan sejumlah produk diesel mengalami penyesuaian akibat lonjakan harga minyak dunia.
Harga BBM non-subsidi RON 92 atau Pertamax dan RON 95 Pertamax Green tidak berubah. Langkah ini menjadi jalan tengah pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberi ruang bagi masyarakat menengah ke bawah.
Pertamax Turbo yang semula Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, sedangkan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Meski naik,harga baru tersebut masih berada di bawah rata-rata harga minyak di banyak negara lain.
Harga Pertamax Turbo RON 98 rata-rata di negara lain mencapai Rp29.200. Di Jepang, RON 98 dihargai Rp21.100, di China Rp24.600, di Thailand Rp34.845, dan tertinggi di Singapura Rp58.217.
Untuk BBM RON 95 di Indonesia yang tetap di angka Rp12.900, harga itu juga lebih murah dibanding rata-rata negara lain yang mencapai Rp25.666. Hampir semua negara tetangga indonesia menjual BBM RON 95 dengan harga lebih tinggi.
Harga BBM diesel di Indonesia, seperti Pertamina Dex dan Dexlite, juga masih di bawah rata-rata harga di negara lain yang mencapai Rp27.459. Di Singapura dan Malaysia, harga BBM diesel juga lebih mahal dibanding Indonesia, yakni Rp28.953 dan Rp65.884.
Dibandingkan SPBU swasta di Indonesia, harga BBM Pertamina juga dinilai masih lebih kompetitif dengan pasokan yang lebih terjaga dan merata. Harga Pertamax di SPBU Pertamina tetap Rp12.300, sementara SPBU swasta menjual BBM setara seharga Rp12.390.
Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi dan jenis Pertamax yang banyak dipakai masyarakat bawah dinilai tepat dan mendapat apresiasi. Warga yang sempat khawatir terbebani kenaikan harga mengaku bersyukur harga BBM yang banyak digunakan masih tetap.
Meski harga tidak naik,warga tetap diimbau hemat dan bijak menggunakan energi. Salah satunya dengan memakai kendaraan seperlunya atau beralih ke transportasi umum.
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengatakan situasi global yang belum menentu membuat efisiensi menjadi keniscayaan. Ia menyarankan imbauan bijak berenergi lebih masif disosialisasikan melalui berbagai platform media.
Menurut dia, pemerintah bisa memasang baliho di stasiun pengisian bahan bakar agar masyarakat teringat untuk menggunakan energi secara bijak. Tanpa kesadaran kolektif, kebijakan hemat energi dinilai tak akan berjalan efektif.
“supaya masyarakat juga melihat bahwa membeli bensin memang harus berhemat dan sebagainya itu penting,” kata Trubus saat dihubungi, Minggu (12/4).
Dia juga menilai pemerintah dapat memanfaatkan layanan pesan singkat untuk mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan menggunakan BBM maupun listrik.
pemerintah, lanjutnya, juga perlu terus menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait harga minyak mentah dunia yang terus meroket. Hal itu diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bersama bahwa efisiensi energi harus didukung semua pihak.
“Buat melalui media sosial itu, pokoknya di-blast saja lewat WA bahwa ini ada efisiensi itu kan mengingatkan,” tambah Trubus.
Peneliti Institute for Advancement of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, mensimulasikan dampak WFH dan perubahan perilaku masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.
dengan asumsi ada 10 juta pengguna kendaraan pribadi yang masing-masing membutuhkan 2 liter BBM per hari, jika 10 persen atau 1 juta orang beralih ke transportasi umum maka penghematan mencapai 2 juta liter atau 1,3 persen dari konsumsi BBM nasional yang sebanyak 155 juta liter.
Jika 20 persen beralih,penghematan bisa mencapai 4 juta liter. Jika 30 persen, penghematan menjadi 6 juta liter atau setara 3,6 persen pemakaian BBM harian nasional.
“Perubahan perilaku itu kelihatannya kecil per orang, tetapi secara agregat nasional sangat signifikan,” kata Abrar.
Untuk kebijakan WFH, abra menyebut dampaknya bisa lebih besar. Dengan perkiraan 5 juta pekerja menjalankan WFH yang terdiri atas ASN dan pekerja swasta, jika masing-masing dapat menghemat 5 liter BBM per hari maka potensi penghematan mencapai sekitar 25 juta liter per hari atau sekitar 16,1 persen konsumsi nasional.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai kebijakan pemerintah untuk penghematan energi saat ini merupakan langkah positif.
Dilansir dari Antara, Iwan mengatakan situasi global yang tidak menentu membuat pemerintah memiliki tanggung jawab dan harus berusaha keras menjaga kepentingan nasional.
“Bagi saya, kebijakan hemat energi dan transformasi budaya kerja adalah suatu keniscayaan yang harus diambil oleh pemerintah dalam situasi seperti ini dan ini adalah langkah yang positif karena bisa menghemat 20 persen penggunaan energi dalam negeri,” kata Iwan.
Menurut iwan, kecukupan dan harga energi di Indonesia masih stabil dibandingkan negara lain di tengah perang Iran yang tak kunjung selesai.
“Sejauh ini, Indonesia adalah negara yang masih stabil dari segi kecukupan dan harga energi dibanding negara-negara lain dan ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintahan,” ujarnya.
“Soal keberhasilan dan capaian program ini,saya kira bisa kita ukur dalam waktu beberapa minggu ke depan,” imbuhnya.
DPR juga mendukung penuh langkah efisiensi yang diterapkan pemerintah. Ketua komisi XII Bambang Patijaya menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan efisien energi ini.
Bambang yakin WFH yang diputuskan setiap hari Jumat tidak akan mengganggu kinerja layanan publik. Menurut dia, sistem pemerintahan sudah terdigitalisasi.
Pemerintah juga memiliki pengalaman menerapkan kerja jarak jauh saat pandemi Covid-19 pada 2020-2021. Meski interaksi minim, kerja-kerja pemerintahan tetap berjalan.
“Saya yakin nanti kantor-kantor akan memiliki suatu standard atau parameter untuk mengukur aktivitas daripada program ini,” ujar Bambang.
Bambang optimistis penerapan WFH bisa menekan konsumsi energi,bukan hanya BBM tetapi juga listrik di gedung-gedung pemerintahan.
Dia menegaskan Komisi XII DPR mendukung penuh kebijakan tersebut dan akan terus mengawal pelaksanaannya. Ia berharap ada hitungan yang jelas terkait efisiensi yang diperoleh dari kebijakan ini.
Anggota Komisi XII, Jamaludin Malik, mengatakan WFH tidak hanya bertujuan mengurangi konsumsi BBM nasional dari mobilitas pekerja, tetapi juga untuk efisiensi energi di gedung perkantoran seperti listrik dan pendingin udara.
“untuk mereduksi beban puncak energi nasional juga sehingga distribusi konsumsi energi lebih merata,” kata Jamaludin.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan itu tidak menurunkan produktivitas atau memindahkan beban energi ke rumah tangga. Karena itu, menurut dia, kebijakan ini harus dikawal dengan sistem yang matang.
“Maka WFH didukung sebagai kebijakan selektif,adaptif dan berbasis sektor,” katanya.
Kepada masyarakat dan pekerja, Jamaludin mengimbau agar WFH benar-benar dijalankan tanpa mengabaikan produktivitas. WFH, kata dia, bukan relaksasi terselubung.
“Mengoptimalkan penggunaan listrik rumah tangga secara bijak (AC, perangkat elektronik) dan mengurangi perjalanan non-esensial sebagai bentuk kontribusi kolektif,” katanya.
Langkah efisiensi itu juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung wibowo menandatangani surat edaran tentang penerapan WFH setiap Jumat.
Dalam edaran itu disebutkan proporsi ASN yang dapat melaksanakan WFH paling sedikit 25 persen atau paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai ASN.
“Jadi untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) itu range-nya antara 25 sampai 50 persen yang melakukan WFH,” kata Pramono.
Pemerintah Kota Tangerang juga menerbitkan surat edaran tentang efisiensi energi, yakni pengendalian penggunaan pendingin udara atau AC serta pengaturan penggunaan lift.
Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, mengatakan efisiensi energi bukan sekadar upaya penghematan, melainkan bagian penting dari tanggung jawab kolektif menjaga kelestarian lingkungan.
“Efisiensi energi adalah langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada pengurangan konsumsi energi, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan emisi dan keberlanjutan lingkungan.Ini harus menjadi budaya bersama,” kata Herman.
Sementara itu, dari Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Edward Candra mengatakan 4.645 unit kendaraan dinas tidak beroperasi saat kebijakan WFH diterapkan.
Edward mengatakan kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi penggunaan BBM, listrik, dan air di perkantoran, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas.
“Yang biasa ramai pada jam sibuk, kemarin tidak terlihat kemacetan. Tidak hanya di area perkantoran, tetapi juga di beberapa titik rawan macet relatif lancar,” kata Edward.
