Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi 23 izin tambang di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kegiatan pertambangan tidak memperparah kerusakan lingkungan.
Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengungkapkan izin yang dievaluasi terdiri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK).
“Ada total 23 izin tambang, ada IUP, ada kontrak karya,” kata Dwi, Jumat (5/12/2025).
Rinciannya, 23 izin tambang tersebut terdiri dari empat pemegang Kontrak Karya (KK) dan 19 IUP komoditas logam.
Komoditas yang ditambang meliputi emas, bijih besi, timbal, dan seng.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan tambang yang terbukti merusak lingkungan.
“Pak Menteri akan tegas mengevaluasi, akan memberi sanksi bagi yang merusak lingkungan,” ujarnya.
Data Kementerian ESDM menunjukkan di Aceh terdapat satu KK emas yang terbit pada 2018.
Selain itu, ada tiga IUP emas yang berlaku sejak 2010 dan 2017, tiga IUP besi (2021-2024), tiga IUP bijih besi DMP (2011-2020), dan dua IUP bijih besi (2012-2018).
Satu KK yang beririsan antara Aceh dan Sumatera Utara menambang timbal dan seng sejak 2018.
Di Sumatera Utara, tercatat dua KK emas DMP (2017 dan 2018) dan satu IUP tembaga DMP (2017).
Sementara di Sumatera Barat, terdapat empat IUP besi (2019 dan 2020), satu IUP bijih besi (2013), satu IUP timah hitam (2020), dan satu IUP emas (2019).
Menteri Bahlil menegaskan akan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kegiatan pertambangan yang diduga menjadi penyebab banjir dan longsor.
“Di Sumatera Barat, di aceh pun kita lagi melakukan pengecekan. Kalau di sumut, tim evaluasi, kita lagi melakukan evaluasi,” tegasnya.
