JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali membuka lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa, 2 Juni 2026. Dalam agenda ini, pemerintah menetapkan target indikatif perolehan dana sebesar Rp12 triliun.
Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, instrumen yang ditawarkan mencakup seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS).
Tiga seri SPN-S yang dilelang dengan imbal hasil diskonto terdiri dari SPNS13072026 (*reopening*), SPNS23112026 (*reopening*), dan seri baru SPNS01032027. Sementara itu, lima seri PBS yang ditawarkan melalui mekanisme *reopening* adalah PBS030, PBS040, PBS034, PBS005, dan PBS038.
Seri PBS038 tercatat menawarkan imbal hasil tertinggi sebesar 6,87500 persen, sedangkan seri PBS040 memiliki tingkat imbal hasil terendah yakni 5 persen.
Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk memenangkan penawaran hingga maksimal 200 persen dari target indikatif yang ditetapkan.
Langkah penerbitan obligasi ini menjadi strategi utama pemerintah untuk menutupi defisit APBN 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp689,1 triliun. Merujuk pada UU APBN Nomor 17 Tahun 2025, target pembiayaan utang tahun ini dipatok sebesar Rp832,2 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp775,9 triliun.
Data DJPPR menunjukkan tren penurunan minat investor pada lelang sukuk dalam beberapa waktu terakhir. Pada lelang 19 Mei 2026, total penawaran yang masuk hanya mencapai Rp18,79 triliun. Angka ini turun dibandingkan lelang pada 5 Mei 2026 yang sebesar Rp21,19 triliun.
Penurunan minat ini terlihat cukup signifikan dibandingkan lelang pada 21 April 2026. Saat itu, total penawaran masuk (*incoming bids*) mencapai Rp33,5 triliun, di mana pemerintah akhirnya memutuskan untuk memenangkan dana sebesar Rp15 triliun.
